Fahri Hamzah : KPK Tidak Berhak Ikut Campur Urusan Angket

MARKASJUDI88

- KPK Selaku Lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi akan mempelajari terlebih dahulu apakah dengan hak angket yang sudah dilakukan oleh DPR itu telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota dewan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah tugas KPK. Sebab, KPK merupakan lembaga hukum bukan lembaga politik.

"Itu bukan tugas KPK (selidiki hak angket). KPK itu tidak perlu mengembangkan diri menjadi lembaga politik," tegas Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).

Dia pun meminta agar KPK fokus kepada penyelesaian hukum di Indonesia dan tak menyentuh ranah politik.

"Fokus aja kalau mau jadi suatu lembaga hukum ya tetap jadi lembaga hukum saja. Kalau KPK mau jadi lembaga politik itu nanti memunculkan di dalamnya ada fraksi, ada persengketaan, itu tidak boleh. Penegak hukum harus satu suara. Jangan nanti dikembangkan sampai menjadi politik bakalan ada kubu ini kubu itu," pungkas Fahri.

Pimpinan KPK Laode M Syarief sebelumnya mengatakan akan mempelajar terlebih dahulu soal hak angket yang telah disetujui oleh DPR RI. karena dari informasinya yang didapat bahwa ada sejumlah anggota DPR dan fraksi walk out saat sidang.

"Apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan hak angket tersebut, akan kami pelajari terlebih dahulu," ujar Laode, Jumat.

MARKASJUDI88 GUDANG PREDIKSI TOGEL 2D 3D 4D TERJITU

 

Fahri Hamzah juga mengatakan hak angket yang diajukan oleh DPR terhadap KPK bukan bertujuan untuk melemahkan lembaga antikorupsi tersebut akan tetapi Hak angket kali ini untuk menyelidiki apa yang menjadi pertanyaan banyak orang.

"Ini kan sebenarnya nanya biasa, cuma nanya aja bedanya cuma kalau sekarang ini pertanyaannya lebih fokus dan lebih fokus juga lebih spesifik. Waktu dan jadwalnya akan lebih jelas kalau disitu, sehingga bisa tuntas pembahasan kita di sini juga. Itu saja harapan kita," kata dia.

Fahri akan mengajukan banyak pertanyaan kepada KPK melalui hak angket. Sehingga semua yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini dapat menjadi jelas.

"Ini hak yang diperlukan oleh masyarakat. Saya sendiri juga banyak pertanyaan jujur tentang KPK ini, dan saya akan titipkan pertanyaan saya lewat hak angket ini. Supaya ditanyakan kenapa ini, kenapa begini," kata dia.

 MARKASJUDI88 GUDANG PREDIKSI BOLA TERJITU

 

Hak angket dilakukan dari Komisi III DPR, guna mempertanyakan kepada KPK terkait tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi selama ini . Di antara lain yaitu soal adanya bocoran dokumen dalam proses hukum seperti dalam berita acara pemeriksaan (BAP), sprindik, serta surat pencekalan.

Hak angket telah disetujui DPR melalui rapat paripurna. Fahri yang memimpin rapat telah mengetuk palu tanda hak angket disetujui, meskipun ada tiga partai yang menolak hak angket KPK. Partai Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.